Kemdikbud Siapkan Uji Kompetensi Dasar Guru Honorer

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diminta untuk siapkan uji kompetensi dasar bagi guru honorer. Permintaan tersebut dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, dalam rangka menyeleksi guru honorer yang akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Demikian terungkap pada jumpa media yang dilakukan oleh Wakil Mendikbud Bidang Pendidikan, Musliar Kasim, di Pusat Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kemdikbud, Bojongsari, Depok, Selasa (28/02). "Kalau formasi MenPAN yang menetapkan, kita diminta untuk lakukan seleksi kompetensi," ujar mantan Rektor Unand ini.

Dari 650 ribu guru honorer yang ada di seluruh Indonesia saat ini, Musliar menyatakan, hanya 30 persen yang akan diangkat menjadi PNS. Selain alasan anggaran, pengangkatan guru honorer juga harus berdasarkan kompetensi. "Jangan sampai ketika diangkat, tapi kompetensinya tidak ada," tuturnya.

Untuk penempatan, guru honorer yang akan diangkat nanti tidak selalu akan ditempatkan pada daerahnya. Penempatan akan disesuaikan dengan kebutuhan guru di suatu tempat. "Misalkan ada Guru A di Daerah B yang sudah cukup gurunya, maka akan ditempatkan di daerah C yang kekurangan guru," jelas Musliar.

Sementara itu, untuk mengatasi kekurangan guru saat ini, Musliar mengatakan, pemerintah daerah bisa menggunakan Surat Keputusan Bersama (SKB) lima menteri yang telah ditandatangani tahun 2011 lalu dalam meredistribusi guru. "Dalam SKB dinyatakan, sudah sepakat untuk melakukan redistribusi," tandasnya.

Kemdikbud Tingkatkan Kompetensi Guru PAUD

Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sangat penting untuk mewujudkan insan Indonesia yang berakhlak mulia, berkarakter, cerdas, mandiri, terampil, dan kreatif. Untuk mewujudkan hal itu, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Informal (PAUDNI) Lydia Freyani Hawadi memandang perlu untuk meningkatkan kompetensi dari ketenagaan PAUD. Di samping itu, Kemdikbud juga akan meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD pada tahun 2015 menjadi 75 persen. Hal ini diungkapkannya saat jumpa pers Kebijakan Program PAUDNI di Gedung E, Jakarta, Jumat (17/02).

Selama ini, ketenagaan PAUD terdiri atas pendidik, dan tenaga pendidik yang mencakup tiga lingkup yaitu formal, informal, dan non formal. Pada tahun 2012, peningkatan pada lingkup formal akan dilakukan pada tataran guru. "Kita berharap guru-guru ini dapat memiliki kualifikasi S1," ujar Lydia. Di lapangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan bekerjasama dengan perguruan tinggi dan universitas yang memiliki program studi PAUD atau Psikologi. Sehingga, para tenaga kependidikan yang belum memiliki kualifikasi S1 diharapkan dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang S1.

Bagi lingkup pengasuh PAUD, peningkatan kualifikasi diharapkan menjadi tingkat D1. Di sini Kemdikbud akan menjalin bekerjasama dengan Politeknik se-Indonesia yang memiliki program studi PAUD, atau Psikologi.

Pada jabatan kepala sekolah, Dirjen PAUDNI yang juga guru besar Psikologi Universitas Indonesia ini menyatakan harus memiliki kualifikasi S2. "Jadi, kita juga akan bekerjasama dengan perguruan tinggi yang memiliki program studi psikologi atau psikologi," ujarnya.

Pemberian diklat juga akan diberlakukan bagi para guru yang belum S1. Pada tahun 2012, selain melanjutkan diklat jenjang dasar yang diberlakukan sejak tahun lalu, diklat juga akan difokuskan pada jenjang menengah (lanjutan), dan mahir. Keunggulan dari diklat ini adalah dapat dikonversikan untuk diambil SKS-nya pada universitas yang dituju. Program diklat ini sedang digodok, dan direncanakan dapat diaplikasikan pada akhir 2012.

Implementasi diklat akan dibagi sesuai dengan Master Plan Perluasan dan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 yang dibagi ke dalam enam koridor provinsi. Koridor pertama adalah Sumatera, koridor dua adalah Jawa, koridor tiga adalah Kalimantan, koridor empat adalah Sulawesi, koridor lima adalah Bali, NTB, dan NTT, sedangkan koridor enam adalah Papua dan Maluku.

Pusat Wisata Edukasi Evolusi Manusia

Penemuan alat-alat serpih di Sangiran pada 1934 yang terkenal dengan nama Sangiran Flake Industry menandai lahirnya kisah manusia di Indonesia. Berbagai penelitian telah dilakukan di daerah ini oleh peneliti dari dalam maupun luar negeri.

Sejak 2002, pemerintah membangun museum modern di Sangiran, tepatnya di klaster Krikilan, dan baru selesai pada 2011. Pembangunan museum ini merupakan bentuk upaya pemerintah untuk memelihara situs Sangiran yang telah dijadikan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO pada 7 Desember 1996.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh menyebutkan, setidaknya ada tiga keutamaan membangun museum di situs Sangiran ini. Pertama, Sangiran merupakan salah satu pusat evolusi manusia dan peradaban yang terpenting di dunia. Kedua, Sangiran juga menjadi pusat kajian evolusi manusia purba dan sekaligus sebagai rujukan situs-situs terbesar di Asia.

"Yang ketiga, Sangiran merupakan pusat wisata edukasi berkaitan dengan evolusi manusia, lingkungan, dan budaya," ujar Mendikbud saat memberi paparan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berkunjung ke Situs Sangiran, Kamis (16/ 02).

Sebagai pusat evolusi manusia terbesar di dunia, pemerintah ingin agar seluruh lapisan masyarakat juga menjadi bagian dari pelestarian situs Sangiran. Museum situs manusia purba hanya ada di tiga tempat yakni di Indonesia, Eropa, dan Afrika. Kebanggaan atas dijadikannya Sangiran sebagai warisan dunia harus dirasakan oleh masyarakat. Untuk itu, pemerintah akan membangun tiga klaster lagi di wilayah Sangiran, dengan ukuran lebih kecil dari klaster Krikilan.

Ketiga klaster tersebut adalah Klaster Dayu, Klaster Ngebung, dan Klaster Bukuranakan, akan dibangun dengan luas 56 kilometer. Klaster Dayu akan mulai dibangun pada tahun 2012, sedangkan Klaster Ngebung dan Bukuran pada 2013. "Awal tahun 2014 mudah-mudahan sudah bisa digunakan," kata Menteri Nuh.

Uji Kompetensi untuk Pastikan Profesionalisme Guru

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2012 akan menerapkan uji kompetensi awal (UKA) bagi guru yang berhak ikut sertifikasi. Mendikbud M. Nuh mengatakan, sertifikasi merupakan sebuah proses melalui Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG), yang ingin memastikan bahwa seseorang itu profesional sebagai guru.

“Oleh karena itu guru sebagai profesi itu harus profesional dan memenuhi seluruh persyaratan dan harus di-certified, ujarnya pada Selasa malam, (14/2), di Gedung A Kemdikbud.

Menteri Nuh menjelaskan, ada empat ranah yang akan diujikan, yaitu kompetensi pedagogi, kompetensi akademik, kompetensi institusional, dan kompetensi profesi. Karena itulah, uji kompetensi dilakukan untuk melihat kompetensi seseorang apakah sudah memenuhi empat ranah tersebut.

Uji kompetensi juga dilakukan untuk memastikan orang yang masuk ke dalam PLPG, apakah sudah memenuhi persyaratan minimal yang harus dipenuhi. Jika peserta sudah memenuhi standar minimal dan mendapat sertifikasi, berarti dia dianggap sudah profesional secara administratif.

“Jadi bagi kawan-kawan yang menolak karena tidak termasuk dalam yang diatur itu, berarti mereka terjebak dalam hal procedural administrative, kata Menteri Nuh menanggapi tanggapan kontra terhadap uji kompetensi guru. Ia menambahkan, secara substansi, uji kompetensi ditujukan untuk meningkatkan kualitas guru.

Kemdikbud juga sudah menyiapkan anggaran untuk tunjangan profesi guru, yang anggarannya terus meningkat setiap tahun. Pada tahun 2010, tunjangan profesi guru mencapai 14 trilyun rupiah. Kemudian pada tahun 2011 mencapai 29 trilyun rupiah. Berarti dalam satu tahun, terdapat tambahan anggaran sebesar 15 trilyun rupiah. “Tahun 2012 ada 33 trilyun, tahun 2013 diperkirakan nanti ada 47 trilyun , berarti ada 14 trilyun nambahnya,” jelas Menteri Nuh.

Ia mengatakan, jika setiap tahun penambahan anggaran untuk sertifikasi guru mencapai minimal 14 trilyun rupiah, maka diperkirakan pada 2014, anggarannya mencapai 41 trilyun rupiah. Dari perspektif anggaran, kementerian harus bertanggungjawab atas pengeluaran anggaran yang dikeluarkan, sehingga uji kompetensi harus bisa berjalan dengan baik dan bisa dipertanggungjawabkan.

Mendikbud Terima Elshinta Award 2012

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Mohammad Nuh menerima Elshinta Award 2012 karena telah menjadi nara sumber yang selalu siap memberikan konfirmasi atas informasi masyarakat yang diterima Radio Elshinta. Penghargaan tersebut diterima Mendikbud dalam rangka ulang tahun ke-44 Radio Elshinta dan ulang tahun ke-12 program Elshinta News and Talk, Selasa (14/02) di Grand Sahid Jaya, Jakarta.

Dalam acara tersebut Mendikbud mengungkapkan kesannya saat ditanya beragam pertanyaan dan keluhan masyarakat mengenai persoalan pendidikan. “Pertanyaan dari para pendengar memang menarik dan kadang sambil marah-marah,” ujar mantan Rektor Institut Teknologi Sepuluh November itu.

Mendikbud juga menyampaikan bahwa dirinya kerap dihubungi radio Elshinta untuk dimintai konfirmasi mengenai permasalahan pendidikan, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pungutan, sekolah rusak, dan lain-lain. “Pak, katanya anggaran pendidikan sudah mencapai ratusan triliun, mengapa masih ada sekolah rusak?” kata Mendikbud menirukan pertanyaan penyiar.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Mendikbud selalu membesarkan hati masyarakat. “Tidak perlu khawatir, karena kami terus bekerja untuk masyarakat,” katanya. Tahun ini Kemdikbud memang melanjutkan program rehabilitasi gedung dan ruang kelas sekolah yang telah dimulai sejak 2011 lalu. Program ini telah menyasar 21.500 ruang kelas yang rusak dengan anggaran lebih dari Rp2,8 triliun.

Usai menerima penghargaan, Mendikbud juga menyampaikan ucapan kepada Radio Elshinta. “Selamat dan jaya selalu,” katanya. Penghargaan juga diberikan di antaranya kepada Menteri Pekerjaan Umum, Joko Kirmanto serta Menteri Pemuda dan Olah Raga, Andi Malarangeng.

Mendikbud Terima Medali Emas Kemerdekaan Pers

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh menerima anugerah Medali Emas Kemerdekaan Pers. Penghargaan diserahkan oleh Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Margiono, pada Puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2012 di Provinsi Jambi, Kamis (9/2).

Anugerah tersebut diberikan kepada Mendikbud atas komitmennya membela kemerdekaan pers dari sisi pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan menegaskan bahwa karya jurnalistik bukanlah obyek dari penerapan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Perhatian Mendikbud dari sisi pengembangan sumber daya manusia (SDM) kewartawanan diwujudkan dengan Sekolah Jurnalisme Indonesia (SJI) yang terus berkarya melahirkan insan pers berkualitas.

Mendikbud merasa terhormat menerima anugerah tersebut. "Buat saya tidak ada alasan menghambat kerja wartawan, karena sesungguhnya mereka adalah mitra." ujar Mendikbud.

Kemdikbud Tandatangani MoU dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)

Bertepatan dengan puncak peringatan Hari Pers Nasional di Jambi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud)Mohammad Nuh menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) untuk meningkatkan profesionalisme wartawan, Kamis (9/2).

Ruang lingkup kerja sama itu, sebagaimana tertuang dalam naskah yang ditandatangani bersama Mendikbud dan Ketua PWI Pusat, Margiono, meliputi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jurnalisme, pengembangan bidang profesi, keilmuan, dan aplikasi jurnalisme, serta pendayagunaan sumber daya.

"Melalui kerja sama ini kami berharap bisa berperan serta di dalam meningkatkan profesionalisme wartawan. Keikutsertaan ini menjadi penting dan strategis karena kami kementerian yang memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan pendidikan, termasuk di dalamnya pendidikan di bidang kewartawanan." kata Mendikbud.

Bersamaan dengan penandatanganan MoU tersebut, Mendikbud juga dianugerahi medali emas kemerdekaan pers. Menteri Nuh dianugerahi penghargaan ini karena dinilai konsisten dan memberikan dukungan nyata terhadap peningkatan profesionalisme wartawan. "Buat saya tidak ada alasan untuk menghambat kerja wartawan dalam memperoleh atau mencari informasi, karena wartawan sesungguhnya adalah mitra dalam mengomunikasikan dan mendesiminasikan program di kementerian. Tanpa peran serta wartawan mungkin kerja kita akan lebih berat dalam menyampaikan informasi ke publik." ujarnya.

Ikrar UN Jujur dan Berprestasi

Ikrar Ujian Nasional (UN) Jujur dan Berprestasi serta Pendidikan Anti Korupsi menjadi tekad untuk membuka lembaran baru nilai kejujuran dalam dunia pendidikan. Pembacaan ikrar yang akan dilakukan di seluruh provinsi di Indonesia ini diawali di Pekanbaru, Riau. Ikrar diucapkan secara bersama-sama oleh 300 siswa SD, SMP, SMA dan SMK, serta pendidik, tenaga kependidikan, komite sekolah/madrasah, dewan pendidikan, dan pejabat pengelola pendidikan se-provinsi Riau, di kantor Gubernur Riau, (4/2). Pembacaan ikrar ini disaksikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh, Gubernur Riau, Rusli Zainal, serta jajaran pejabat Kemdikbud dan pemerintah provinsi Riau.

“Kita ingin membuka lembaran baru. Kita ingin bertekad. Dan ini tidak bisa di kementerian sendiri. Harus mulai dr sekolah, orang tua, bupati, kepala dinas pendidikan. Jangan sampai ada instruksi yang memaksakan, atau menabrak berbagai aturan (dalam UN),” ujar Mendikbud M. Nuh. Ia menuturkan, kelulusan tetap memiliki target. Tetapi dalam mencapai target tersebut, prosesnya harus sejalan dengan semangat kejujuran. Karena itu, kata Menteri Nuh, Kemdikbud ingin menggugah secara moral terlebih dahulu dalam proses trust-building di dunia pendidikan. “Sekarang yang digalakkan tekad dari para pesertanya”.

Menteri Nuh mengatakan, ikrar UN Jujur dan Berprestasi menggambarkan tekad bersama. “Seseorang kalau mau melakukan sesuatu, pasti berangkat dari niat. Kalau sudah bertekad, maka apapun harus kita lawan. Kita sekarang membangkitkan tekad, dan motivasi, komitmen kita. Curang itu sudah selesai. Nyontek juga. Bukan jamannya,” tegas Menteri Nuh.

Ia menuturkan, kredibilitas UN juga harus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk UN 2012 mendatang, Kemdikbud sudah menyiapkan percetakan dengan baik. “Paralel dengan itu, sistemnya juga kita perbaiki,” ucapnya. Ia berharap, UN 2012 bisa berjalan lebih baik dari UN sebelumnya. “Kalau ada isu tentang kebocoran, harus kita cek. Mana berkas bocornya? Karena itulah kenapa soal yang kita cetak ada kode-kodenya. Supaya tau persis. Kalau ada isu bisa kita cek. Jadi bisa disampaikan ke masyarakat”.

Teks Ikrar Ujian Nasional (UN) Jujur dan Berprestasi

Riau menjadi provinsi pertama untuk pendeklarasian Ikrar Ujian Nasional (UN) Jujur dan Berprestasi, serta Pendidikan Anti Korupsi. Dalam kunjungan kerja Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh, di Pekanbaru, Riau, ikrar ini diucapkan 300 siswa SD, SMP, SMA dan SMK, serta pendidik, tenaga kependidikan, komite sekolah/madrasah, dewan pendidikan, dan pejabat pengelola pendidikan se-provinsi Riau.

Berikut adalah ikrarnya:

IKRAR UNTUK MELAKSANAKAN UJIAN NASIONAL JUJUR DAN BERPRESTASI, SERTA PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Kami, peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, komite sekolah/madrasah, dewan pendidikan, dan pejabat pengelola pendidikan, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Dalam proses pembelajaran harus dilakukan penilaian untuk mengukur capaian kompetensi peserta didik.

2. Ujian Nasional dilakukan untuk mengukur capaian standar kompetensi lulusan.

3. Untuk membentuk masyarakat bersih, jujur dan akuntabel, diperlukan Pendidikan Anti Korupsi.

Untuk itu kami berikrar:

1. MEMBANGUN BUDAYA PEMBELAJARAN BERDASARKAN AJARAN AGAMA DAN NILAI-NILAI UTAMA KARAKTER BANGSA, YAITU: BERIMAN, BERTAKWA, JUJUR, BERSIH, SANTUN, CERDAS, DISIPLIN, KREATIF, KERJA KERAS, DAN BERTANGGUNGJAWAB.
2. MENYUKSESKAN UJIAN NASIONAL DENGAN JUJUR DAN BERPRESTASI.
3. MENERIMA DAN MELAKSANAKAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin untuk mewujudkan komitmen ini.

Pekanbaru, 4 Februari 2012
Kami, Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Komite Sekolah/Madrasah, Dewan Pendidikan, dan Pejabat Pengelola Pendidikan